1. 62 tahun 1990 tentang ketentuan keprotokolan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan 2. UU No. 2. 150 Tahun 2019 Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 261 Tahun 2014 tentang Tata Cara Keprotokolan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 62134), yaitu pada saat pergub ini. Frans Dellian, SSTP, M. Bagikan atau Tanam DokumenKeprotokolan; Lembaga Non Struktural; Administrasi Pejabat Negara; Administrasi Personel TNI dan Polri; Dewan Pertimbangan Presiden. P ertama Ke t i ga. 9 TH. 2010/ No. - UU Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan - PP Nomor 62 Tahun 1990 Tentang ketentuan Keprotokolan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan T. 2)Bermental kuat dan kepribadian tangguh. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Undang-Undang tentang. Sebagaimana kita ketahui Keprotokolan menurut UU 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan adalah adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan. 22 tahun 2003 tentang pemerintah daerah c. 4. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan: Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara. META. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan: Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara. KEPROTOKOLAN. Latihan Soal PAS Keprotokolan XII kuis untuk 12th grade siswa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan ditetapkan Presiden Joko Widodo pada. 9 Tahun 2010 adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi. 62/1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat , Tata Upacara, dan Tata Penghormatan • PP No. Diubah Oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang. UU No. Acara kenegaraan a. TUJUAN KEPROTOKOLAN. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan diundangkan Menkumham Patrialis Akbar pada tanggal 19 November. 2004 Panduan Untuk Menjadi MC Profesional. 2010 1. UU no. Menerapkan. ” Demikian pemaparan yang disampaikan oleh ibu Effi Affianti, SS, dari keprotokolan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, mengawali pembicaraannya. Kumpulan atau keseluruhan naskah yang isinya terdiri atas catatan, catatan mengenai persetujuan, perjanjian yang meliputi lingkup nasional maupun internasional disebut. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. 40 Tahun 2015 tentang keprotokolan. Paparan uu no. INFO JADWAL BIMTEK KEPROTOKOLAN – MATERI BIMTEK PROTOKOL. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan Tentang Website Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar peraturan, dan statistik peraturan perundang-undanganTentang Jenis Nomor Tahun doc-categories_hfilter doc-status_hfilter; Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik Di Lingkungan Universitas PadjadjaranSosialisasi UU Keprotokolan dan Perkembangannya; Tata Tempat, Tata Penghormatan dan Tata Upacara; Kepribadian Seorang Protokoler; Fungsi dan Peran Kesekretariatan; Sekretaris Pemimpin dan Sekretaris Organisasi; Konsep Informasi dan Sistem Informasi Manajemen; Ruang Lingkup Administrasi Kesekretarian;Walikota Cimahi Dikdik S. TENTANG. 9 Tahun 2010. UU no. “Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau. 1) Hal yang merupakan pengaturan dari tata pakaian adalah 2) Urutan tata tempat yang paling utama menurut UUD NO. Kamis, 5 Januari 2023; Cari. 24 Tahun 2009 dan UU No. 2010 Protokol adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi, yang meliputi tata tempat, tata upacara dan tata. c. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Pengaturan tempat duduk harus berdasarkan UU keprotokolan. 62/1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat , Tata Upacara, dan. Pengertian Keprotokolan Hakekat Keprotokolan Tampilan Petugas Protokol Prima UU No 9 Tahun 2010 UU No 24 Tahun 2009 PP No 62 Tahun 1990. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan e. Tata tempat seringkali disebut ‘preseance’ dalam bahasa Perancis, atau4. PETUNJUK PELAKSANAAN KEPROTOKOLAN KOMISI YUDISIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,. Tata Penghormatan 57. Dalam hal. 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. font size. FACILITY. subsistem-subsistem yang harus konsisten. 22 Tahun 2011 diharapkan ada kesamaan persepsi atau penafsiran dalam memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum pada UU Nomor 9. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan: Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara. UU no. 2008. 2010 tentang Keprotokolan UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri UU Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina 1961 dan 1963 PP Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 9/2010 PP Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan Klik untuk info menarik lainnya. U. UU No. U. Dalam upaya tersebut, Satgas UU Cipta Kerja menyelenggarakan diskusi dengan para pakar, di Bogor pada Jumat, 25 Agustus 2023, dengan tema pembahasan “Perspektif Hukum dan Ekonomi atas Perppu Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023”. Jawaban Fahri Hamzah saat ditanya netizen soal UU Keprotokolan terkait video Anies diadang di GBK. (UU No. Jadi pengertian dari regulasi keprotokolan adalah serangkaian aturan yang terkait dengan tata cara dalam kegiatan kenegaraan, berlangsung secara formal, yang dilakukan oleh pejabat negara. Masing – masing lembaga memiliki aturan protokolnya sendiri. UU no 9 tahun 2010 b. UU No. na-67. Pengaturan Keprotokolan juga diperlukan terhadap lembaga negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. FULL TEXT. Sosialisasi UU Keprotokolan dan perkembangannya. 2. 32/1971 tentang Protokol Negara. Terlebih dahulu, kami akan menerangkan ketentuan pidana terkait suap yang berlaku di Indonesia. Tata Kelola Keprotokolan Perencanaan Acara Pelaksanaan AcaraDetail Peraturan. kemdikbud. Ulasan Lengkap. 1. 4. Pada undang-undang ini dijelaskan bahwa informasi publik adalah informasi yang. Peraturan terkait Keprotokolan a. UU NO. DASAR DASAR KEPROTOKOLAN. Berdasarkan UU No. Tujuan protokol. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol sudah tidak sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan sehingga perlu diganti; d. 9 tahun 2010 tentang keprotokolan c. 3. FULL TEXT. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah d) UU No. pengaturan keprotokolan; b. Salah satu peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan. Hubungan Antar Peraturan. Sejarah keprotokolan, pengertian & hakekat keprotokolan, tampilan petugas protokol; UU No 9 Tahun 2010, UU No 24 Tahun 2009, PP No 62 Tahun 1990; Berbagai jenis acara yang ada di instansi/perusahaan (Acara Kenegaraan, Acara Resmi) Perbedaan dalam pelaksanaan & masalah yang dihadapi protokoler; Tata hubungan keprotokolan & etika. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata. Certificate. 11. Pengertian menurut UU No. PP No. 6243 ADMINISTRASI. UU No. 24 tahun 2004 adalah keduduka yang diberikan. 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan c. UU no. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO. • DOMAIN KEPROTOKOLAN – UU NO. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan T. Peraturan Perundang-undangan. Tata tempat yang dimaksud adalah tata urutan atau. SETKAB. (4) PSH lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat digunakan pada saat melaksanakan tugas sehari-hari. Tata Cara Mengatur Kegiatan Protokol Dalam mengatur kegiatan keprotokolan harus memiliki: Tata cara, setiap kegiatan acara harus dilakukan secara tertib, khidmat serta setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan menurut aturan dan urutan yang telah dilakukan. (UU No. Diunggah oleh Eka Narolita. 8/1987) ESENSI PROTOKOL TATA CARA Menentukan tindakan yang harus dilakukan dalam suatu acara tertentu. PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG KEPROTOKOLAN. 32/1971 tentang Protokol Negara. 9 tahun 2010 bimtek keprotokolan maret. E. Pengertian protokol berdasarkan UU No. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan,ataumasyarakat. Keprotokolan. Keprotokolan b. Protokol adalah suatu pedoman tata cara internasional. E-book Panduan Keprotokolan TUJUAN PROTOKOLKeprotokolan yang berkaitan dengan MC. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan Peraturan Presiden. Nugrahawan mengatakan jajaran perangkat daerah Pemkot Cimahi perlu memahami tata cara keprotokolan sesuai UU keprotokolan no. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau. Keprotokolan sendiri merupakan sebuah tata kegiatan atau serangkaian kegiatan yang masih ada keterkaitannya dengan aturan yang ada. UU no. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi. Muhammad Rahmansyah. UU no 19 tahun 2004 e. 2. 9, LN. Setelah berlaku selama 23 tahun, UU No. 30 Soal Jawab Pilihan Ganda Keprotokolan Kelas 12. Walaupun UU Keprotokolan telah mendefinisikannya, tetapi definisi tersebut tidak menjelaskan batasan arti terhadap penggunaan frasa “pejabat negara” dan “pejabat pemerintahan". oki putra budiarahman, s. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. UU no. Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan. JDIH 2. Sosialisasi UU Keprotokolan dan perkembangannya. Selayang Pandang. com(UU No. Pendidikan. 3)Trampil dan cekatan menguasai situasi. 9 tahun 2010 tentang keprotokolan c. Keprotokolan memberikan definisi Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan. Tanggal: 19 November 2010. Citra Juntak. aturan protokol. PP Pelaksanaan UU Keprotokolan setelah diubah. bahwa negara menghormati kedudukan para Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dengan suatu pengaturan keprotokolan; b. Berlangganan . 7. Pengertian menurut UU No. Pilihan Tisu untuk Wajah yang Bagus dan Aman Dipakai. SINTA PROTOKOL BIRO PROTOKOL SETPRES Lihat profil lengkapku. 1. Please save your changes before editing any questions. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata. Matraman Kota Jakarta Timur, Jakarta 13120 Telp: +62 21 85910031 Fax: +62 21 85900608 Email: jdih@bpkp. PERDA PROV. 9 tahun 2010 bimtek keprotokolan maret maspayjoe 11. Tata tempat, tata penghormatan dan tata upacara. kepafa seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata. Pengadilan Agama adalah lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, Tugas Pengadilan Agama yaitu memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan terhadap perkara perdata tertentu, dengan. Upacara tersebut. 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan yaitu serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 351 /KMA/SK/XII/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan,. Pengertian, ruang lingkup tugas Protokol dan Announcer; Syarat-syarat menjadi Protokoler handal; Praktek menjadi Protokol acara resmi, semi resmi dan tidak resmi baik dihadiri pejabat asing, pejabat tinggi negara, Pimpinan Daerah, CEO atau mitra kerja. UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian b. Pengaturan Tata Tempat. Pengaturan keprotokolan dalam UU No 9 Tahun 2010 diperuntukkan bagi pejabat negara, pejabat pemerintah atau pejabat lainnya yang diatur dalam UU ini. com. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan T. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pelaksana acara terdiri dari Pejabat negara (sebagaimana dimaksud dalam UU No. Undang-Undang Nomor g Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Lebih lanjut secara umum, beliau mengatakan bahwasannya ‘keprotokolan’ adalah serangkaian tata acara atau tata pelaksanaan umum, yang diperuntukkan kepada tamu-tamu resmi. 8 Tahun 1987 akhirnya dicabut dengan diberlakukannya UU No. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 1. Pengertian protokol menurut UU No. 11 Tahun 2020; Pergub No. Si DEFINISI KEPROTOKOLAN • Serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan. METADATA PERATURAN. 62 TH 1990 TENTANG KETENTUAN KEPROTOKOLAN MENGENAI TATA TEMPAT, TATA UPACARA DAN TATA PENGHORMATAN. Definisi: LN = Lembaran Negara. UU No. Judul.